Kemenkeu Hibahkan Aset Kepada Pemkot Gunungsitoli

web hibah gunng sitoli

web hibah gunng sitoli

7/23/2019 9:44:07 AM

Jakarta, 19 Juli 2019

Untuk keempat kalinya, telah dilakukan penandatanganan perjanjian naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Menteri Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dengan Walikota Gunungsitoli, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019.

Penyerahan hibahBarang Milik Negara berupa sebagian tanah bangunan kantor pemerintah pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.Kementerian Keuangan mendukung sepenuhnya bahwa pemanfaatan hibah tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan kepentingan umum di Kota Gunungsitoli. 

Pada tahun 2019 ini, selain dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kementerian Keuangan juga telah melakukan penandatanganan perjanjian naskah hibah dengan pemerintah daerah lain, yaitu : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sleman; Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula; dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dengan Pemerintah Kota Surabaya. Masih terdapat hibah tanah dan/atau bangunan lainnya dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah lain yang masih dalam proses administrasinya.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), bahwa pelaksanaan Hibah ini adalah salah satu bentuk pemindahtanganan BMN dan dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR dengan pertimbangan: Tanah dan Bangunan tidak sesuai Tata Ruang, anggaran pengganti telah ada, diperuntukan bagi PNS, diperuntukan bagi kepentingan umum, dan tidak layak secara ekonomis. Pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Daerah di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini adalah untuk kepentingan umum karena BMN tersebut telah beralih fungsi menjadi sarana dan prasarasana infrastruktur yang dibutuhkan daerah setempat.

Kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam naskah hibah dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing antara lain pihak pemberi hibah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek hibah sesuai dengan peruntukkan hibah, melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin difungsikannya hibah Barang Milik Negara sesuai dengan permohonan hibah secara berkala, dan melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Milik Negara. Sedangkan bagi penerima hibah berhak untuk mengelola/menggunakan Barang Milik Negara yang dihibahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penerima hibah berkewajiban untuk melakukan pencatatan obyek hibah dalam Daftar Barang Milik Daerah, memelihara dan melakukan pengamanan serta pemeliharaan obyek hibah tersebut.

Kemenkeu Mendukung Program Global Digital Marketplace

web

web

7/10/2019 10:36:01 AM

Jakarta – 09/07/2019 Kemenkeu – Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I lantai 4, Sekretaris Jenderal, Hadiyanto menerima kunjungan UK Government Digital Services (GDS) dalam rangka mempresentasikan Global Digital Marketplace Programme (GDMP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hadiyanto sangat mendukung program pengembangan sistem pengadaan yang dilakukan secara digital sehingga Kemenkeu menjadi Procurement Centre Of Excellent dan role model untuk kementerian lain demi mendorong transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertemuan ini dilanjutkan di ruang rapat Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, bersama dengan Kepala Biro, Edy Gunawan, untuk membahas tahapan selanjutnya mengenai pelaksanaan project GDMP.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

web nya

web nya

6/27/2019 5:00:03 PM

Jakarta – Aula Meizanine Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, dipadati setidaknya 100 orang peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Anggota Kelompok Kerja ULP. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (ROMADAN) pada hari Kamis (27/6/2019) dalam rangka menjalankan fungsi: pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan Kegiatan bimtek ini sangat penting karena membahas dua hal yaitu inovasi kontrak dan pengadaan yang dikecualikan.Tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan narasumber Imam Arumsyah, Kepala Seksi Jasa Konsultasi, Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan dan Mudji Santosa, Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Hukum Kontrak, Bidang Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan materi terkait Inovasi Kontrak.

Diharapkan melalui kegiatan ini diharapakan para peserta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.