Pusat LPSE Selenggarakan Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018

web-sos-pres

web-sos-pres

29/6/2018 5:31:03 PM

Jakarta, 28/06/2018 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kamis, 28 Juni 2018 bertempat di Gedung Dhanapala, Jakarta. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh sudah ditetapkannya Perpres tersebut, serta belum tersosialisakikan Perpres terebut bagi para pemimpin di lingkungan Kementerian Keuangan.

Acara ini diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal, Hadiyanto. Pada laporannya, Ia menyampaikan tujuan diselenggarakan acara ini yaitu menyampaikan arah kebijakan nasional pengadaan barang/jasa pemerintah, meninggkatkan awareness para pemimpin akan pentingnnya pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara dan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng. yang menjelaskan secara garis besar perubahan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai Keynote Speech pada kegiatan ini adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Pada arahannya, Menkeu menghimbau seluruh jajaran Kementerian Keuangan secara berjenjang menaruh perhatian dalam melakukan penelaahan dan evaluasi proses dan alokasi penganggaran secara teliti dan strategis, serta dapat menjadi nahkoda dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang professional, modern dan jauh dari konflik kepentingan serta korupsi. Menkeu berharap jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan serta para peserta sosialisasi dapat memanfaatkan acara ini seoptimal mungkin dengan adanya para narasumber yang kompeten sebagai sarana belajar dan memperdalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya.

Nara sumber dalam sosialisasi ini adalah Dr. Robin Asad Suryo, M.A.(Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP) dan Ir. Fadli Arif, DESS (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP). Sosialisasi dalam bentuk diskusi panel dengan moderator Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) N.E. Fatimah. Selain itu disampaikan juga materi tentang Pencegahan Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Dr. Ir. Wawan Wardiana, M. T. (Direktur Litbang pada Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi).

Diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 ini dapat menjadi momentum transformasi pengadaan khususnya, dan mendorong perbaikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Republik ini pada umumnya.

Tingkatkan Pemahaman Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

web-legal

web-legal

22/5/2018 10:19:38 AM

Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait penanganan permasalahan hukum dalam bagian program modernisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa yang prudent dan akuntabel pada tanggal 26 Pebruari 2018 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Pusat LPSE serta Jamintel dan Jamdatun mengadakan kegiatan Sosialisasi Penagangan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan di Lingkungan Kementrian Keuangan.

Kegiatan sosialisasi yang pertama dan akan menjadi acuan kegiatan sosialisasi selanjutnya diadakan di kota Palembang pada tanggal 16 Mei 2018 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang. Para peserta kegiatan tersebut terdiri  dari para pengelola pengadaan barang/jasa satuan kerja (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan), Pokja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri di Ibukota Provinsi, serta Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D). Adapun Jumlah peserta yang hadir kegiatan sosialisasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang.

Acara sosialisasi  dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus mejabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ali Mukartono, S.H., M.M. Acara sosialisasi ini berbentuk diskusi panel dengan menghadirkan dua narasumber, yang pertama adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Syarifudin, yang kedua adalah Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Selaku Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P), Ranu Mihardja dan sebagai moderator adalah Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan, N.E. Fatimah.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi pengelola pengadaan barang/jasa di wilayah Sumatera Selatan dan di kota – kota beikutnya serta memberikan pemahaman kepada pengelola pengadaan barang/jasa tentang aspek hukum yang perlu diketahui jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengelolaan LPSE Mesti Penuhi Tiga Aspek

res_mg_0617

res_mg_0617

10/4/2018 11:20:50 AM

Februari lalu, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menerima sertifikasi Standardisasi Layanan LPSE:2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian Keuangan dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LKPP dalam pengelolaan LPSE. Terdapat 17 kriteria pada standar layanan ini yang meliputi standardisasi kebijakan layanan, kapasitas, serta keamanan informasi.

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP Gatot Pambudhi Poetranto mengatakan bahwa tiga aspek tersebut adalah syarat fundamental untuk dipenuhi dalam penyelenggaraan LPSE. “Layanan, kapasitas, dan keamanan informasi. Pengelolaan LPSE, minimal harus memenuhi tiga aspek tersebut,” ujarnya dalam sesi wawancara dengan Tim Warta Eproc Pusat LPSE Senin (9/4) lalu.

Sebagaimana syarat minimum perangkat komputer untuk instalasi piranti lunak, standardisasi LPSE:2014 bertujuan serupa, yakni memastikan bahwa desain besar pengelolaan pengadaan dapat terwujud. Saat ini terdapat lebih dari 500 LPSE yang sudah memenuhi standar minimal pengelolaan LPSE di seluruh Indonesia.