Kaji Pembentukan LPSE, LPS Undang Pusat LPSE Kemenkeu

plpse-lps

plpse-lps

Memulai kegiatan di awal bulan ketiga tahun anggaran 2016, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengundang Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenkeu sebagai narasumber untuk mengkaji pembentukan LPSE LPS di Ruang Rapat LPS Lantai 20 Gedung SCBD Jakarta.

Kepala Divisi Pengadaan Bagian Umum LPS Achmad Sofyana mengatakan bahwa LPS mengundang Pusat LPSE Kemenkeu secara khusus untuk memberikan informasi mengenai organisasi LPSE. “Saat ini LPS sedang dalam tahap membuat kajian untuk membentuk LPSE. Karena selama ini pengadaan di lingkungan LPS masih dilakukan secara manual, sesuai dengan arahan pimpinan kami bahwa sudah saatnya lembaga ini menerapkan pengadaan secara eletronik,“ imbuhnya.

Dalam acara ini Pusat LPSE yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Rachman Sukri, memaparkan tentang profil organisasi dan memberikan informasi layanan-layanan unggulan Pusat LPSE. Rachman Sukri juga memberikan saran kepada LPS bahwa sebagai tahap awal, Pusat LPSE tentu akan secara terbuka menerima kemungkinan tawaran kerjasama penggunaan fasilitas LPSE Kementerian Keuangan melalui perjanjian nota kesepahaman agar implementasi pengadaan secara elektronik di lingkungan LPS dapat dilakukan lebih cepat. Menanggapi hal tersebut LPS akan mengkaji masukan-masukan dari Pusat LPSE Kemenkeu sebagai pedoman dasar dalam menentukan membentuk LPSE sendiri atau melakukan kerjasama dengan Pusat LPSE Kemenkeu.

Tahun 2017, BKN Gunakan SIMPeL Kemenkeu

simpel-bkn

simpel-bkn

Jakarta 25/11/2016 Kemenkeu –  Untuk memudahkan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pengadaan langsung serta proses transparansi dan akuntabilitas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2017 berkomitmen untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) yang dikembangkan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.

Komitmen BKN tersebut diwujudkan dengan langkah pertama menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) kepada sekitar 60 orang pengelola kegiatan di satuan kerja BKN yang diselenggarakan di Station CAT BKN, Rabu (23/11).

Kepala Biro Umum BKN Heru Purwaka dalam sambutannya mengungkapkan, BKN akan menggunakan aplikasi SIMPeL mulai Januari 2017. Oleh karenanya, ia berharap para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan aplikasi SIMPeL secara serius. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penggunaan sistem ini merupakan wujud komitmen BKN untuk transparansi dan menjalankan akuntabilitas instansi pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan pengadaan langsung di BKN selama ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penggunaan SIMPeL benar-benar memerlukan dukungan perubahan mindset dari seluruh pihak.

Usai memberikan sambutan, Kepala Biro Umum BKN juga menyerahkan Surat Keputusan kepada tiga kelompok kerja (Pokja) pejabat pengadaan di lingkungan BKN Pusat Jakarta, yang terdiri dari Pokja Pengadaan Konstruksi, Pokja Pengadaan Non-Konstruksi dan Pokja Pengadaan Teknologi Informasi yang masing-masing diberikan kepada ketua Pokja.

Sementara itu, Project Manager Pengembangan SIMPeL Pusat LPSE Kementerian Keuangan Rachman Sukri menyampaikan bahwa BKN merupakan instansi pertama yang memiliki tekad dan komitmen untuk menggunakan SIMPeL. Sebelumnya, aplikasi ini hanya diwajibkan digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan dan dengan akan dimanfaatkannya oleh BKN sebagai instansi eksternal, kementerian/lembaga lainnya diharapkan dapat mengikuti.

Ia juga mengapresiasi inisiatif BKN dalam pemanfaatan SIMPeL. Pemanfaatan SIMPeL diharapkan dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengadaan langsung, mempermudah proses audit, mendukung sentralisasi data serta pemanfaatan data yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Selain itu, dengan adanya database penyedia jasa dan layanan, para pengelola kegiatan di satuan kerja memiliki alternatif untuk memilih penyedia barang/jasa. “Saat ini data penyedia dari Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia telah ada 2.000 penyedia, dan data ini terus berkembang. Selain itu, instansi atau satker yang ada memungkinkan untuk memasukkan penyedia yang menyampaikan company  profile, produk dan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.(BKN)