Pusat LPSE Kemenkeu Berbagi Ilmu Teknis Pengadaan di Kemensos

plpse-kemensos

plpse-kemensos

Jakarta – 23/02/2017 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Jenderal (Setjen) mendapatkan kesempatan untuk memberikan sosialisasi sekaligus bimbingan teknis sistem manajemen pengadaan yang diadakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bertempat di Jakarta pada Selasa (21/02). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 70 orang peserta dari berbagai wilayah UPT Kementerian Sosial.

Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Z. Soeratin menyampaikan bahwa Kemensos dalam waktu dekat akan mengadakan  kerjasama dengan Kementerian Keuangan khususnya dengan Pusat LPSE dalam hal menggunakan fasilitas layanan aplikasi SPSE dan SIMPeL. Adanya acara sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan sharing info terkait perkembangan aplikasi pengadaan dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah serta merupakan tahap awal persiapan untuk menjalin kerjasama penggunaan layanan Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Selain itu, pemaparan materi mengenai Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Katalog, e-Lelang Cepat disampaikan oleh Rachman Sukri dan Tri Widodo, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4  oleh Edi Purwanto dan Tri Widodo.

Kedepannya Kemensos akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi SIMPeL secara lebih teknis dan mendalam agar lebih memudahkan proses pengadaan yang ada di internal Kemensos.  (LPSE/hr/rsa)

Sekjen Sambut Baik Rancangan Perubahan Perpres Pengadaan

lpse_3

lpse_3

Jakarta – 06/02/2017 Kemenkeu – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo dalam panel diskusi rapat koordinasi pengadaan (Rakornas) 2017 di Aula Dhanapala pada Rabu (25/01) menyampaikan bahwa yang menjadi kerangka utama rancangan peraturan presiden pengganti perpres nomor 4 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain adalah penyederhanaan dan simplifikasi prosedur, harmonisasi dengan peraturan lain dan praktek terbaik yang diakui internasional, mendukung Nawacita, fleksibilitas pengaturan, hingga penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan.

 Sekretaris Jenderal Hadiyanto menyambut baik rancangan perubahan perpres pengadaan. Menurutnya, perubahan tersebut sangat relevan dan mendukung program modernisasi pengadaan yang saat ini sedang di jalankan oleh Kementerian Keuangan terutama dari sisi penguatan perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan. Beliau juga berharap semua pihak mendukung peraturan-peraturan turunan pendukung perpres yang ditargetkan selesai di tahun 2017, agar aturan baru yang dirancang dengan baik ini segera direalisasikan secepat mungkin dan optimal diimplementasikan.

 “Pengadaan barang/jasa merupakan pekerjaan yang sangat rentan dengan berbagai risiko, baik risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu sangat penting bagi para pengelola pengadaan untuk berpegang pada prinsip kehati-hatian serta meyakini bahwa integrity merupakan roh yang harus selalu ada dalam setiap pengambilan keputusan pengadaan barang/jasa,” kata Sesjen. (hr/rsa)