ULP DJKN Perbarui Ilmu SPSE Versi 4

ulpdjkn

ulpdjkn

6/9/2017 2:50:55 PM

Mengisi rutinitas di Bulan Ramadhan tahun ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengikuti pelatihan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4 yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 8 Juni 2017 di ruang pelatihan LPSE Gedung Djuanda II lantai Mezanin, Jakarta Pusat. Pelatihan SPSE Versi 4 tersebut diikuti oleh 17 orang yang berasal dari 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) ULP.

SPSE Versi 4 merupakan versi terbaru dari aplikasi SPSE yang selama ini digunakan (Versi 3.6). Selain merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya, SPSE Versi 4 menjadi kebutuhan penting saat ini khususnya bagi satuan kerja yang membutuhkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik selesai dengan cepat karena dalam versi kali ini sudah mengakomodir fitur Lelang Cepat yang cukup memakan waktu minimal 3 hari dibandingkan lelang sederhana yang selama ini dilakukan paling cepat 16 hari.

“Dengan adanya pelatihan aplikasi ini, diharapkan Pokja ULP DJKN dapat mulai menerapkan penggunaan aplikasi SPSE versi 4 dan menambah wawasan terkait dengan aplikasi pengadaan dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ujar M. Arif Setyawantika, Kepala ULP DJKN.

CTO dan Duta Transformasi Internalisasikan Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) Sekretariat Jenderal

cto

cto

5/23/2017 10:22:33 AM

Jakarta, 22/05/2017 Kemenkeu – CTO dan Duta Transformasi Kemenkeu melakukan internalisasi RBTK Sekretariat Jenderal di Pusat LPSE. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Pusat LPSE Lantai 17 yang dihadiri oleh para pegawai Pusat LPSE. Terdapat peta inisiatif baru pada program RBTK yang dirancang dengan tujuan agar terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable.

Secara keseluruhan terdapat 20 inisiatif baru di Kementerian Keuangan untuk menunjang tujuan tersebut dari sisi penerimaan, perbendaharaan, dan penganggaran. Dalam paparannya, Luh Putu Rina Maharani, Duta Transformasi Kemenkeu menjelaskan bahwa terdapat 6 inisiatif baru tema sentral yang terdapat di Sekretariat Jenderal antara lain:

  1.        Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan
  2.        Penguatan Kompetensi SDM dengan Strategi Kemenkeu Melalui Corporate University
  3.        Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Kredibel
  4.        Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi
  5.        Enterprise Architecture
  6.        Memfokuskan Ulang Organisasi Sekretariat Jenderal

Sekti Widihartanto, Central Transformation Office menjelaskan bahwa fokus utama dalam inisiatif tersebut adalah Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, Budaya Organisasi harus dapat menjiwai dan menjadi “branding” pelaksanaan Inisiatif RBTK lainnya serta diperlukan leadership role model dalam implementasi nilai-nilai Kemenkeu dalam aktivitas sehari-hari (walk the talk).

“Dengan adanya Internalisasi seperti ini, diharapkan Pusat LPSE dapat mengubah mindset, pola kerja, serta spirit dalam meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Stakeholder,” ujar Erwin, Kepala Subbidang Layanan Pengguna Pusat LPSE.

 

Jakarta Forum II Guna Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan

jakforii

jakforii

5/19/2017 2:32:45 PM
Program Modernisasi Pengadaan kembali mengadakan Forum Diskusi sebagai wahana sharing pengalaman Implementasi program dalam bentuk Jakarta Forum II. Jakarta Forum II dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 17-19 Mei 2017. Sebagai tuan rumah pada Kegiatan Jakarta Forum ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) bekerja sama dengan MCAI (Millenium Challenge Account Indonesia). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPERA, Anita Firmanti Eko Susetyowati. Dalam sambutannya Anita Firmanti menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa menempati alokasi anggaran yang cukup besar di Kementerian PUPERA sehingga perlu menjadi perhatian yang serius serta perlu dikelola secara lebih profesional. Turut memberikan sambutan dalam acara pembukaan, Direktur Modernisasi Pengadaan MCAI, Fimransyah dan Deputi Bidang Pengembangan dan Penelitian Sumber Daya Manusia LKPP, Dharma Nursani.

Jakarta Forum II fokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih lebih profesional menyangkut rekrutmen, jenjang karir, dan remunerasi pengelola pengadaan barang/jasa dan menghadirkan nara sumber dengan permasalahan terkait. Sari Anggraeni, Fungsional dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, menjelaskan hasil penelitiannya bahwa pengadaan menjadi salah satu penyebab utama korupsi di Indonesia dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya independensi dan kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP). Selain itu, turut menjadi nara sumber, Wakiran, Direktur Kompensasi ASN, Badan Kepegawaian negara yang menjelaskan Jabatan Fungsional Pengadaan serta Mujono B Dari Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang menjelaskan tentang Remunerasi Jabatan Fungsional Pengadaan.

Peserta Jakarta Forum II berasal dari delapan Kementerian/Lembaga/Daerah yang menjadi Pilot Project yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PUPERA, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi dan Geofisika, Provinsi DKI Jakarta, dan Institut Teknologi Bandung. Masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah menjeleskan action plan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan dan progres pencapaian ULP sebagai Center of Exellence (COE). Kementerian Keuangan menyampaikan progres pencapaian ULP sebagai COE sebesar 68% atau 15 indikator dari 22 indikator yang ditetapkan serta menyampaikan berbagai alternatif perencanaan kebutuhan sumber daya manusia pengadaan sesuai dengan bentuk kelembagaan organisasi yang akan ditetapkan.