Kerja Sama LPSE Kemenkeu dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

foto-mou-simpel

foto-mou-simpel

Jakarta, 07/12/2017 Setjen Kemenkeu – Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Z. Soeratin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didi Suhardi bertempat di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis  7 Desember 2017.  Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian lembaga lain yang bekerja sama, serta unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Kemensos bekerjasama dalam pemanfaatan Fasilitas LPSE Kemenkeu yaitu Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan Langsung (SIMPeL), sedangkan Kemendikbud hanya untuk pemanfaatan SIMPeL.

Kepala Pusat LPSE N.E Fatimah dalam laporannya menyampaikan Nota Kesepahaman ini merupakan implementasi tugas (Pusat) LPSE Kemenkeu yaitu  memberikan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kementerian/Lembaga. Dalam sambutannya Hari Z. Soeratin menyampaikan terima kasih kepada Kemenkeu  atas kesempatannya untuk ikut membantu transformasi proses bisnis di lingkungan Kemensos  sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sementara  Didi Suhardi dalam sambutannya mengatakan dengan adanya sistem dari Kemenkeu ini akan sangat membantu dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dari pimpinan K/L untuk terus memanfaatkan sistem dan platform dari LPSE ini,” ucap Hadiyanto dalam sambutannya.

Hadiyanto juga menampaikan bahwa Kemenkeu pada dasarnya siap membantu kementerian dan lembaga baik dalam hal teknis, manajerial, dan sistem, terkait pengadaaan barang dan jasa secara elektronik. Karena menurutnya ini merupakan kesempatan untuk kementerian meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta perencanaannya ke depan agar lebih baik.

Kegiatan penandatangan nota kesepahaman diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari masing-masing kementerian yang bekerjasama. (ry/kom)

Pusat LPSE menjadi Narasumber dalam kegiatan FGD Kementerian Perindustrian

lpse8

lpse8

Jakarta 07/11/2017 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian di Ruang Rapat Nuri I Kementerian Perindustrian. Selain Pusat LPSE, turut hadir LKPP sebagai narasumber.

Acara dibuka oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Yedi Sabaryadi. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi benchmark kami dalam pengembangan aplikasi Pengadaan Langsung” ujar Yedi Sabaryadi.

SIMPel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung) merupakan aplikasi Pengadaan Langsung yang diterapkan di Lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebelum adanya aplikasi ini, Pejabat Pengadaan yang baru biasanya menggunakan Penyedia warisan dari Pejabat Pengadaan sebelumnya. Kemudian standar dokumen pengadaan langsung yang berbeda-beda di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Pusat LPSE mengembangkan aplikasi SIMPeL ini agar referensi dalam memilih penyedia untuk Pengadaan Langsung menjadi lebih luas dan standarisasi dokumen pengadaan langsung sesuai dengan template dari aplikasi ini,” ujar Rachman Sukri, Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi.

“Aplikasi ini dirancang sesuai dengan alur regulasi yang berlaku, dan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja,” tambah Rachman Sukri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi menjelaskan juga terkait pengembangan sms gateway yang diterapkan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sms ini sifatnya seperti notifikasi yang diberikan kepada para anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk 4 tahap kritikal dalam proses tahapan lelang yaitu, Pemberian Penjelasan, Evaluasi, Penetapan Pemenang, dan Masa Sanggah.

Arief Ardiansyah, LKPP pun menambahkan bahwa sekarang sudah saatnya kita menerapkan Pengadaan Langsung secara elektronik sehingga memudahkan nantinya dalam proses Monitoring dan Evaluasi. Karena pengadaan langsung harus dicatat secara elektronik baik itu yang bersifat transaksional ataupun non transaksional.

“Dengan adanya pemaparan dari para narasumber, kami berharap bisa menerapkan seperti Aplikasi SIMPeL, sehingga memudahkan kita dalam melakukan survey harga dan meminimalisir adanya perbedaan harga yang terjadi di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian,” ujar Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Fauzi Saberan. (lpse)