Sinergi Kejaksaan Tinggi dan Kemenkeu dalam Pengadaan Barang dan Jasa

plpsebandung

plpsebandung

Jakarta, 14/09/2018 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) menyelenggarakan Dialog Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat pada Rabu (12/9). Kegiatan ini bertempat di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Raja Nafrizal, Jaksa Agung Muda Intelijen yang diwakili oleh Koordinator di Bidang Intelijen Idianto,  Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Yendi Kusyendi, para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Kementerian Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat.

Diawali dengan laporan penyelengaraan kegiatan oleh Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE Samsul Hidayat, beliau menjelaskan bahwa dialog ini diadakan untuk menyampaikan informasi dan prosedur penanganan permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Raja Nafrizal juga menyampaikan bahwa kejaksaan merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan Tinggi dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan bantuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Raja berharap agar melalui kerjasama ini, Kejaksaan Tinggi dan Kementerian Keuangan sama-sama mendapatkan nilai positif.

Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, dalam sambutannya menyampaikan harapan semoga kegiatan ini dapat memberikan impact dalam rangka perbaikan pengadaan barang/jasa secara berkesinambungan. “Kementerian Keuangan telah melaksanakan modernisasi pengadaan barang/jasa melalui 5 (lima) komponen yaitu Pengembangan Kelembagaan Barang/Jasa, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa, Pembentukan Pusat Unggulan (Center of Excellence), Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dan Kegiatan Perlindungan Hukum (Legal Protection) bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,” terang N.E. Fatimah.

Sebagai informasi, dialog ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Februari 2018 di Jakarta. (lgr/kom/wa)