Kemenkeu Mendukung Program Global Digital Marketplace

web

web

7/10/2019 10:36:01 AM

Jakarta – 09/07/2019 Kemenkeu – Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I lantai 4, Sekretaris Jenderal, Hadiyanto menerima kunjungan UK Government Digital Services (GDS) dalam rangka mempresentasikan Global Digital Marketplace Programme (GDMP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hadiyanto sangat mendukung program pengembangan sistem pengadaan yang dilakukan secara digital sehingga Kemenkeu menjadi Procurement Centre Of Excellent dan role model untuk kementerian lain demi mendorong transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertemuan ini dilanjutkan di ruang rapat Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, bersama dengan Kepala Biro, Edy Gunawan, untuk membahas tahapan selanjutnya mengenai pelaksanaan project GDMP.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

web nya

web nya

6/27/2019 5:00:03 PM

Jakarta – Aula Meizanine Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, dipadati setidaknya 100 orang peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Anggota Kelompok Kerja ULP. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (ROMADAN) pada hari Kamis (27/6/2019) dalam rangka menjalankan fungsi: pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan Kegiatan bimtek ini sangat penting karena membahas dua hal yaitu inovasi kontrak dan pengadaan yang dikecualikan.Tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan narasumber Imam Arumsyah, Kepala Seksi Jasa Konsultasi, Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan dan Mudji Santosa, Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Hukum Kontrak, Bidang Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan materi terkait Inovasi Kontrak.

Diharapkan melalui kegiatan ini diharapakan para peserta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan Kemenkeu Tahun 2019

web rakor

web rakor

5/7/2019 3:15:44 PM

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Tahun 2019 yang mengundang seluruh Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kementerian Keuangan dengan total peserta135 (seratus tiga puluh lima) orang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Savero – Bogor, dengan tema: “Mewujudkan UKPBJ yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)”. Dalamrangka mendukung pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang fungsinya secara komprehensif menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik dan unit layanan pengadaan,dibutuhkan sinergi dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan harmonis antara fungsi yang satu dengan lainnya.

Edukasi dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan Tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (Karomadan), Edy Gunawan. Dalam sambutannya Karomadan menyampaikan pengelolaan BMN dan Pengadaan akan jauh lebih baik dengan dibentuknya Biro Manajemen BMN dan Pengadaan ini, termasuk salah satunya layanan LPSE dan ULP di daerah. Layanan LPSE dan ULP di daerah yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik, maka sekarang pun harus tetap bisa berjalan dengan baik bahkan harus lebih baik lagi.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan program kerja tahun 2019 oleh masing – masing Koordinator LPSE daerah dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan serta melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan BMN dan layanan pengadaan di lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.