LPSE Jalin Kerjasama dengan BPKS

kerja-sama

kerja-sama

15/09/2018 2:31:05 PM

Banda Aceh, Rabu 08 Agustus 2018. bertempat di aula gedung keuangan negara gedung D lantai 5. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjalin kerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). kerjasama tersebut merupakan kerjasama penggunaan Layanan Pusat LPSE kementerian keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memodernisasi pengadaan, seperti kerjasama dengan aparat penegak hukum, tegas N.E Fathimah, Kepala Pusat LPSE dalam sambutannya.

Acara penandatangan kerjasama ini dihadiri oleh 50 orang peserta. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatangan MoU dan sambutan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, Kurniawan Nizar.

Dalam sambutannya, Kurniawan nizar menyampaikan bahwa  salah satu pengadaan yang sudah tersistem dengan baik ada di Kemenkeu. Sehingga perlu untuk semakin disosialisasikan agar lebih banyak lagi yang bekerjasama dengan LPSE Kementerian Keuangan khususnya provinsi aceh.

Selain itu, Kepala BPKS, Sayid Fadhli. Turut menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan. “Tugas yg diemban BPKS tidak bisa lepas dengan Kemenkeu. Sehingga perlu selalu sinergi baik dari sisi belanja APBN dan juga penatausahaan asetnya. Perlunya keterbukaan informasi di zaman ini, merupakan salah satu langkah untuk lebih baik sehingga perlu adanya terobosan-terobosan yang baru. Ini semua kita lakukan demi bangsa dan negara yang lebih baik lagi kedepan.” pungkas Sayid Fadhli.


Sinergi Kejaksaan Tinggi dan Kemenkeu dalam Pengadaan Barang dan Jasa

plpsebandung

plpsebandung

Jakarta, 14/09/2018 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) menyelenggarakan Dialog Penanganan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat pada Rabu (12/9). Kegiatan ini bertempat di Auditorium Gedung Keuangan Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Raja Nafrizal, Jaksa Agung Muda Intelijen yang diwakili oleh Koordinator di Bidang Intelijen Idianto,  Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Yendi Kusyendi, para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Satuan Kerja Kementerian Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat, dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Barat.

Diawali dengan laporan penyelengaraan kegiatan oleh Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE Samsul Hidayat, beliau menjelaskan bahwa dialog ini diadakan untuk menyampaikan informasi dan prosedur penanganan permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna percepatan penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat Raja Nafrizal juga menyampaikan bahwa kejaksaan merasa bangga atas kepercayaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kejaksaan Tinggi dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan bantuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Raja berharap agar melalui kerjasama ini, Kejaksaan Tinggi dan Kementerian Keuangan sama-sama mendapatkan nilai positif.

Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, dalam sambutannya menyampaikan harapan semoga kegiatan ini dapat memberikan impact dalam rangka perbaikan pengadaan barang/jasa secara berkesinambungan. “Kementerian Keuangan telah melaksanakan modernisasi pengadaan barang/jasa melalui 5 (lima) komponen yaitu Pengembangan Kelembagaan Barang/Jasa, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa, Pembentukan Pusat Unggulan (Center of Excellence), Peningkatan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa, dan Kegiatan Perlindungan Hukum (Legal Protection) bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,” terang N.E. Fatimah.

Sebagai informasi, dialog ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Februari 2018 di Jakarta. (lgr/kom/wa)

Pusat LPSE Selenggarakan Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018

web-sos-pres

web-sos-pres

29/6/2018 5:31:03 PM

Jakarta, 28/06/2018 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kamis, 28 Juni 2018 bertempat di Gedung Dhanapala, Jakarta. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh sudah ditetapkannya Perpres tersebut, serta belum tersosialisakikan Perpres terebut bagi para pemimpin di lingkungan Kementerian Keuangan.

Acara ini diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Jenderal, Hadiyanto. Pada laporannya, Ia menyampaikan tujuan diselenggarakan acara ini yaitu menyampaikan arah kebijakan nasional pengadaan barang/jasa pemerintah, meninggkatkan awareness para pemimpin akan pentingnnya pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara dan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng. yang menjelaskan secara garis besar perubahan Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sebagai Keynote Speech pada kegiatan ini adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Pada arahannya, Menkeu menghimbau seluruh jajaran Kementerian Keuangan secara berjenjang menaruh perhatian dalam melakukan penelaahan dan evaluasi proses dan alokasi penganggaran secara teliti dan strategis, serta dapat menjadi nahkoda dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang professional, modern dan jauh dari konflik kepentingan serta korupsi. Menkeu berharap jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan serta para peserta sosialisasi dapat memanfaatkan acara ini seoptimal mungkin dengan adanya para narasumber yang kompeten sebagai sarana belajar dan memperdalam Perpres 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya.

Nara sumber dalam sosialisasi ini adalah Dr. Robin Asad Suryo, M.A.(Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP) dan Ir. Fadli Arif, DESS (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP). Sosialisasi dalam bentuk diskusi panel dengan moderator Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) N.E. Fatimah. Selain itu disampaikan juga materi tentang Pencegahan Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Dr. Ir. Wawan Wardiana, M. T. (Direktur Litbang pada Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi).

Diharapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi Perpres No. 16 Tahun 2018 ini dapat menjadi momentum transformasi pengadaan khususnya, dan mendorong perbaikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Republik ini pada umumnya.