Menkeu Tegaskan Komitmen Transparansi Pengadaan

smi

smi

28/2/2018 2:13:51 PM

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengadaan barang/jasa.  Dalam sambutannya pada Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Kementerian Keuangan (26/2), ia katakan bahwa komitmen Kemenkeu sangat besar dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah lewat transparansi. “Workshop ini adalah salah satu bentuk untuk kita makin memperkuat transparansi di Kementerian Keuangan,” ia menegaskan.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga merilis aplikasi pengadaan yang mendukung terwujudnya transparasi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Aplikasi itu meliputi LPSE Mobile yang merupakan aplikasi berbasis Android untuk kemudahan mengakses informasi pengadaan, Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) versi 5.0 serta SMS Info Lelang.

Dalam acara yang digelar di Gedung Dhanapala ini, Menkeu turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka menguatkan perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang/jasa.

Perkuat Pengawalan Belanja, Kemenkeu Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan

sj-samb

sj-samb

28/2/2018 2:13:12 PM

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto tandatangani perjanjian Kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Jan S. Maringka serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI, Loeke Larasati. Perjanjian ini memuat perlindungan hukum bagi pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu.

Hadiyanto mengatakan bahwa melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat memiliki dampak pada efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa. “Perlu ada pengawalan terhadap belanja pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran,” tutur Hadiyanto dalam sambutannya pada Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional Kementerian Keuangan (26/2).

Selain dihadiri oleh Jamintel dan Jamdatun, acara yang digelar di Dhanapala ini dihadiri pula oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta pimpinan kementerian/lembaga yang bekerjasama dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Dalam acara ini, Hadiyanto sekaligus menjadi moderator pada Dialog Nasional Penguatan Perlindungan Hukum dengan narasumber Jan S. Maringka (Jamintel), Loeke Larasati (Jamdatun), Setia Budi Arijanta (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP), Akhmad Wiyagus (Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri), dan Wawan Wardiana (Deputi Penelitian dan Pengembangan KPK RI).

Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang Jasa

lpse-pengadaan

lpse-pengadaan

Jakarta, 27/02/2018 Kemenkeu – Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang Jasa Kementerian Keuangan pada Selasa (27/02/2018). Rapat yang bertempat di Hotel Haris Vertu Jakarta ini memiliki tema “Mewujudkan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui pengadaan yang modern efisien dan akuntabel.”

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah, Perwakilan Unit Layanan Pengadaan (ULP) daerah, LPSE daerah dan pegawai Pusat LPSE.

Acara ini diawali dengan laporan penyelengaraan kegiatan oleh Kepala Pusat LPSE N.E. Fatimah. Dalam sambutannya, N.E. Fatimah menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini diadakan untuk melakukan sinergi koordinasi arahan pengadaan tahun 2018 dan di masa yang akan datang.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Dalam sambutannya, Hadiyanto menyampaikan harapan terhadap implementasi pengadaan barang dan jasa pada tahun 2018 dan selanjutnya agar lebih baik lagi.

“Tantangan terbesar pengadaan barang dan jasa ke depan yang akan dihadapi adalah anggaran yang tidak terserap seluruhnya, bagaimana compare tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengadaan itu harus goes beyond complaince, komitmen kita bersama,” Hadiyanto menambahkan.

Acara ini merupakan satu rangkaian dengan kegiatan workhop pengadaan barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman ULP Daerah dan LPSE Daerah dalam pengadaan barang dan jasa. (Pusat LPSE) (lgr/kom)