Kemenkeu Laksanakan Piloting Asuransi Barang Milik Negara

asuransi

asuransi

11/29/2019 4:31:03 PM
Jakarta – Ketua Konsorsium Asuransi BMN Didit Mehta Pariadi menyerahkan Polis Asuransi Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto pada Jumat  (29/11) di Kantor Pusat Kemenkeu. Konsorsium Asuransi BMN merupakan wadah kerjasama 56 perusahaan, yaitu 50 perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan reasuransi.

Penyerahan polis ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan piloting Asuransi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengacu pada KMK 253/2019. Di tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mulai mengasuransikan 1.360 gedung Kementerian Keuangan dengan nilai Rp10,84 triliun. Standar Polis Asuransi BMN (Polis ABMN) merupakan polis yang disusun khusus dengan mengadaptasi beberapa polis asuransi standar yang sudah ada (Property All Risks) untuk mengcover berbagai bencana.

Sebelumnya, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kontrak payung penyediaan jasa asuransi BMN pada Senin, (18/11) di Kantor Pusat DJKN oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dengan Ketua Konsorsium Asuransi BMN Didit Mehta Pariadi. Bersamaan dengan penandatanganan kontrak payung tersebut, ditandatangani pula Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkeu Sugeng Wardhoyo sebagai pihak K/L yang melakukan pengasuransian BMN pada tahun 2019.

Kontrak payung ini merupakan dasar untuk pengadaan jasa asuransi BMN di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). “Dengan adanya penandatanganan kontrak payung ini, maka implementasi asuransi BMN telah dimulai,” tutur Isa.

Lebih lanjut, DJKN telah merencanakan implementasi asuransi BMN secara bertahap. Pada tahun 2020, asuransi BMN akan diimplementasikan oleh 10 K/L, kemudian 20 K/L pada tahun 2021, 40 K/L pada tahun 2022, dan seluruh K/L pada tahun 2023.

Kemenkeu Lakukan Tindak Preventif Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

legal protect

legal protect

11/28/2019 7:53:25 PM

Yogyakarta – Dalam rangka mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Patologi Penyimpangan Serta Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Yogyakarta pada Kamis (28/11/2019). Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh sambutan Kepala Perwakilan Yogyakarta Dionysius Lucas Hendrawan dan dihadiri oleh para kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen serta tamu undangan dari Kepolisian Daerah Yogyakarta. Materi sosialisasi ini disampaikan oleh Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo selaku Kasubdit Ditipidkor Bareskrim POLRI. Kegiatan sosialisasi ini sebelumnya telah dilaksanakan pada tiga kota yaitu Jakarta, Batam, dan Makassar.

Materi yang disampaikan oleh Narasumber adalah mengenai Patologi penyimpangan serta penanganan tipikor dalam pengadaan barang/jasa dan juga membahas terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa. Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia nomor MoU-4/MK.01/2019 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan karena dalam prakteknya pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang pembiayaannya menggunakan anggaran negara dalam hal ini adalah APBN dan APBD serta pembiayaan dari pinjaan dan bantuan asing (negara maupun Lembaga Keuangan). Untuk itu pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para Pengelola Pengadaan barang/jasa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai tindak pidana korupsi sehingga pada kemudian hari para peserta kegiatan sosialisasi dapat berkontribusi aktif dalam mencegh tindak pidana korupsi dibidang  pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Apresiasi Kepada Mereka Yang Berdedikasi Tinggi

apresiasi

apresiasi

11/13/2019 2:34:48 PM

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-73 pada tahun ini. Dalam memperingatinya, Kemenkeu menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-73 sekaligus Hari Sumpah Pemuda ke-91 di lingkungan Kantor Pusat Kemenkeu dengan pembina upacara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpesan kepada jajarannya  bahwa dalam konteks perekonomian global ini dan perubahan teknologi yang tidak mudah, kita perlu terus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari Kementerian Keuangan. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan saya harapkan selalu memiliki mental untuk bekerja, belajar dan meningkatkan diri,”

Pada kesempatan ini pula sebagai bentuk apresiasi capaian-capaian Kemenkeu, Ibu Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada pegawai teladan, pegawai berprestasi dan kantor-kantor yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Diantara para pegawai yang menerima penghargaan yaitu pegawai teladan Kementerian Keuangan Tahun 2019 adalah sdr. Tantan Sapta Aji  dan pegawai berprestasi Tahun 2019 Sdr. Rachman Sukti dan Sdr. Irpan  Heryana. Pegawai teladan dan pegawai berprestasi tersebut juga merupakan pegawai-pegawai terbaik di satuan kerjanya yaitu Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal.

Tentunya capaian dari para pegawai tersebut adalah buah hasil bimbingan, arahan dan dukungan penuh khususnya dari para pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal,  diantaranya Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Edy Gunawan, Kepala Biro Umum Soegeng Wardoyo dan Kepala Biro SDM Chalimah P serta lainnya.