Tingkatkan Pemahaman Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

web-legal

web-legal

22/5/2018 10:19:38 AM

Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait penanganan permasalahan hukum dalam bagian program modernisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa yang prudent dan akuntabel pada tanggal 26 Pebruari 2018 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Pusat LPSE serta Jamintel dan Jamdatun mengadakan kegiatan Sosialisasi Penagangan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan di Lingkungan Kementrian Keuangan.

Kegiatan sosialisasi yang pertama dan akan menjadi acuan kegiatan sosialisasi selanjutnya diadakan di kota Palembang pada tanggal 16 Mei 2018 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang. Para peserta kegiatan tersebut terdiri  dari para pengelola pengadaan barang/jasa satuan kerja (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan), Pokja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri di Ibukota Provinsi, serta Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D). Adapun Jumlah peserta yang hadir kegiatan sosialisasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang.

Acara sosialisasi  dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus mejabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ali Mukartono, S.H., M.M. Acara sosialisasi ini berbentuk diskusi panel dengan menghadirkan dua narasumber, yang pertama adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Syarifudin, yang kedua adalah Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Selaku Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P), Ranu Mihardja dan sebagai moderator adalah Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan, N.E. Fatimah.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi pengelola pengadaan barang/jasa di wilayah Sumatera Selatan dan di kota – kota beikutnya serta memberikan pemahaman kepada pengelola pengadaan barang/jasa tentang aspek hukum yang perlu diketahui jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengelolaan LPSE Mesti Penuhi Tiga Aspek

res_mg_0617

res_mg_0617

10/4/2018 11:20:50 AM

Februari lalu, Pusat LPSE Kementerian Keuangan menerima sertifikasi Standardisasi Layanan LPSE:2014 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian Keuangan dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LKPP dalam pengelolaan LPSE. Terdapat 17 kriteria pada standar layanan ini yang meliputi standardisasi kebijakan layanan, kapasitas, serta keamanan informasi.

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) LKPP Gatot Pambudhi Poetranto mengatakan bahwa tiga aspek tersebut adalah syarat fundamental untuk dipenuhi dalam penyelenggaraan LPSE. “Layanan, kapasitas, dan keamanan informasi. Pengelolaan LPSE, minimal harus memenuhi tiga aspek tersebut,” ujarnya dalam sesi wawancara dengan Tim Warta Eproc Pusat LPSE Senin (9/4) lalu.

Sebagaimana syarat minimum perangkat komputer untuk instalasi piranti lunak, standardisasi LPSE:2014 bertujuan serupa, yakni memastikan bahwa desain besar pengelolaan pengadaan dapat terwujud. Saat ini terdapat lebih dari 500 LPSE yang sudah memenuhi standar minimal pengelolaan LPSE di seluruh Indonesia.

Sambut Perubahan Dengan Antusiasme!

web

web

10/4/2018 11:19:50 AM

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan RI melaksanakan kegiatan Capacity Building yang diikut seluruh pejabat dan pegawai Pusat LPSE Kemenkeu.  Capacity Building Pusat LPSE Tahun 2018 mengusung tema Rise Up and Attack The Day With Enthusiasm.

Dengan tema yang diusung tahun ini, pegawai Pusat LPSE diharapkan selalu siap menyambut perubahan strategis baik perubahan organisasi maupun payung kebijakan yang berdampak pada penguatan dan transformasi organisasi, serta melaksanakannya dengan penuh antusias sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan dilandasi dengan semangat prime kesetjenan.

Acara ini dilaksanakan pada tanggal 6–8 April 2018 di Kamojang Green Hotel & Resort. Hari pertama acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Pusat LPSE Kemenkeu, N.E. Fatimah, yang memberikan arahan agar seluruh pejabat dan pegawai dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada stakeholder, serta bekerja secara profesional sebagai pengelola pengadaan dan menjaga nama baik Institusi Kementerian. Acara dilanjutkan dengan penyampain motivasi oleh Asep Suhada yang dikemas secara unik dengan mengajak seluruh peserta bermain angklung, di mana setiap angklung tersebut terdapat pesan nila-nilai moral unutk diterapkan dalam lingkungan kerja.

Kegiatan hari ke-2 diisi dengan permainan “Amazing Race” di mana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan mendapat tugas serta misi yang tersebar di beberapa titik Kota Garut. Permainan ini diikuti oleh setiap pejabat dan pegawai Pusat LPSE dengan penuh antusias dan setiap kelompok menunjukkan kekompakan mereka. Rangkaian penutupan acara diawaili dengan laporan kegiatan Pusat LPSE pada triwulan pertama di tahun 2018 oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat LPSE, dilajutkan dengan penyampaian kesan dan pesan oleh tiga pegawai Pusat LPSE yang akan memasuki masa purnabakti dan ditutup oleh Kepala Pusat LPSE Kemenkeu.