LPSE Kementerian Perhubungan Studi Banding ke LPSE Kemenkeu

lpse kemenhub

lpse kemenhub

10/9/2019 10:00:23 AM

Jakarta – LPSE Kementerian Keuangan menerima kunjungan benchmarking dari Kementerian Perhubungan pada Kamis (3/10/19) dalam rangka pemenuhan 17 standarisasi LPSE serta menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Depok pada Selasa (8/10/19) terkait standarisasi pelayanan registrasi dan verifikasi yang sudah diterapkan oleh LSPE Kementerian Keuangan. Pada kunjungan ini tim LPSE dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok disambut langsung oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku pengelola LPSE Kementerian Keuangan.

LPSE Kementerian Keuangan memiliki lima layanan pengadaan yaitu registasi, verifikasi, helpdesk, call center, dan pelatihan terhadap penyedia atau satuan kerja. Demi mewujudkan pelayanan pengadaan yang prima LPSE Kementerian Keuangan selalu memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik. Agar dapat tetap menjaga konsistensi pelayanan yang maksimal LPSE Kementerian Keuangan menerapkan SOP sebagai standar utama dalam melaksanakan pelayanan dan menjadikan indeks kepuasan pelayanan sebagai target utama capaian kinerja. Selain standarisasi pelayanan LPSE Kementerian Keuangan juga sudah memenuhi 17 standarisasi LPSE untuk lebih memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pengguna layanan yang salah satunya merupakan standar keamanaan perangkat, keamanan operasional layanan, keamanaan server dan jaringan, dan sebagainya.

Kemenkeu Mendukung Program Global Digital Marketplace

web

web

7/10/2019 10:36:01 AM

Jakarta – 09/07/2019 Kemenkeu – Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I lantai 4, Sekretaris Jenderal, Hadiyanto menerima kunjungan UK Government Digital Services (GDS) dalam rangka mempresentasikan Global Digital Marketplace Programme (GDMP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hadiyanto sangat mendukung program pengembangan sistem pengadaan yang dilakukan secara digital sehingga Kemenkeu menjadi Procurement Centre Of Excellent dan role model untuk kementerian lain demi mendorong transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertemuan ini dilanjutkan di ruang rapat Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, bersama dengan Kepala Biro, Edy Gunawan, untuk membahas tahapan selanjutnya mengenai pelaksanaan project GDMP.

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

web nya

web nya

6/27/2019 5:00:03 PM

Jakarta – Aula Meizanine Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jl. Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, dipadati setidaknya 100 orang peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terdiri dari para Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Anggota Kelompok Kerja ULP. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan (ROMADAN) pada hari Kamis (27/6/2019) dalam rangka menjalankan fungsi: pelaksanaan analisis, penyiapan pembinaan dan bimbingan teknis, penyusunan regulasi, pengembangan strategi, di bidang pengelolaan barang milik negara dan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan Kegiatan bimtek ini sangat penting karena membahas dua hal yaitu inovasi kontrak dan pengadaan yang dikecualikan.Tujuan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis ini agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan narasumber Imam Arumsyah, Kepala Seksi Jasa Konsultasi, Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan dan Mudji Santosa, Kepala Subdirektorat Penanganan Permasalahan Hukum Kontrak, Bidang Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan materi terkait Inovasi Kontrak.

Diharapkan melalui kegiatan ini diharapakan para peserta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kesamaan cara pandang serta percepatan pengadaan barang/jasa dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.