Kemenkeu Lakukan Tindak Preventif Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

legal protect

legal protect

11/28/2019 7:53:25 PM

Yogyakarta – Dalam rangka mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang Patologi Penyimpangan Serta Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Yogyakarta pada Kamis (28/11/2019). Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh sambutan Kepala Perwakilan Yogyakarta Dionysius Lucas Hendrawan dan dihadiri oleh para kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen serta tamu undangan dari Kepolisian Daerah Yogyakarta. Materi sosialisasi ini disampaikan oleh Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo selaku Kasubdit Ditipidkor Bareskrim POLRI. Kegiatan sosialisasi ini sebelumnya telah dilaksanakan pada tiga kota yaitu Jakarta, Batam, dan Makassar.

Materi yang disampaikan oleh Narasumber adalah mengenai Patologi penyimpangan serta penanganan tipikor dalam pengadaan barang/jasa dan juga membahas terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa. Sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia nomor MoU-4/MK.01/2019 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan karena dalam prakteknya pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang pembiayaannya menggunakan anggaran negara dalam hal ini adalah APBN dan APBD serta pembiayaan dari pinjaan dan bantuan asing (negara maupun Lembaga Keuangan). Untuk itu pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar para Pengelola Pengadaan barang/jasa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru mengenai tindak pidana korupsi sehingga pada kemudian hari para peserta kegiatan sosialisasi dapat berkontribusi aktif dalam mencegh tindak pidana korupsi dibidang  pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.