Kerja Sama LPSE Kemenkeu dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

foto-mou-simpel

foto-mou-simpel

Jakarta, 07/12/2017 Setjen Kemenkeu – Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Z. Soeratin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didi Suhardi bertempat di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis  7 Desember 2017.  Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian lembaga lain yang bekerja sama, serta unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Kemensos bekerjasama dalam pemanfaatan Fasilitas LPSE Kemenkeu yaitu Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Manajemen Informasi Pengadaan Langsung (SIMPeL), sedangkan Kemendikbud hanya untuk pemanfaatan SIMPeL.

Kepala Pusat LPSE N.E Fatimah dalam laporannya menyampaikan Nota Kesepahaman ini merupakan implementasi tugas (Pusat) LPSE Kemenkeu yaitu  memberikan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kementerian/Lembaga. Dalam sambutannya Hari Z. Soeratin menyampaikan terima kasih kepada Kemenkeu  atas kesempatannya untuk ikut membantu transformasi proses bisnis di lingkungan Kemensos  sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sementara  Didi Suhardi dalam sambutannya mengatakan dengan adanya sistem dari Kemenkeu ini akan sangat membantu dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar semakin transparan dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dari pimpinan K/L untuk terus memanfaatkan sistem dan platform dari LPSE ini,” ucap Hadiyanto dalam sambutannya.

Hadiyanto juga menampaikan bahwa Kemenkeu pada dasarnya siap membantu kementerian dan lembaga baik dalam hal teknis, manajerial, dan sistem, terkait pengadaaan barang dan jasa secara elektronik. Karena menurutnya ini merupakan kesempatan untuk kementerian meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta perencanaannya ke depan agar lebih baik.

Kegiatan penandatangan nota kesepahaman diakhiri dengan pertukaran cinderamata dari masing-masing kementerian yang bekerjasama. (ry/kom)

Leave a Reply

Your email address will not be published.