Kemenkeu Raih BMN Award 2019

web TOT

web TOT

9/13/2019 4:59:50 PM
Jakarta, 12/09/2019 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga (K/L) yang telah berhasil mengelola Barang Milik Negara (BMN) dengan baik lewat BMN Awards.

Hal ini disampaikan Menkeu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Peloporan Keuangan Pemerintah 2019 dengan topik “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju” di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09).

Penghargaan BMN Awards diberikan kepada 11 K/L dalam tiga (3) kategori yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN serta dua (2) kategori tambahan yaitu Continuous Improvement dan Peer Collaboration. Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan dalam kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara, penyerahan penghargaan oleh Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto.

“Saya ingin memberikan apresiasi kepada K/L yang telah menggunakan atau mengutilisasi, melaporkan, dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada kementerian/lembaga yang memiliki inovasi di dalam penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan BMN,” ujar Menkeu.

Menkeu meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN dengan menyesuaikan dengan konsep atau cara kerja baru yang mengikut perkembangan teknologi digital. Misalnya konsep cost sharing atau open space yang akan mempengaruhi bagaimana penggunaan BMN secara lebih efisien dan efektif.

“Saya ingin konsep cost sharing atau open share bisa dimanfaatkan oleh seluruh kementerian/lembaga untuk efisiensi (penggunaan BMN),” tambah Menkeu.

LPSE Kementerian Perhubungan Studi Banding ke LPSE Kemenkeu

lpse kemenhub

lpse kemenhub

10/9/2019 10:00:23 AM

Jakarta – LPSE Kementerian Keuangan menerima kunjungan benchmarking dari Kementerian Perhubungan pada Kamis (3/10/19) dalam rangka pemenuhan 17 standarisasi LPSE serta menerima kunjungan dari Pemerintah Kota Depok pada Selasa (8/10/19) terkait standarisasi pelayanan registrasi dan verifikasi yang sudah diterapkan oleh LSPE Kementerian Keuangan. Pada kunjungan ini tim LPSE dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Depok disambut langsung oleh Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan selaku pengelola LPSE Kementerian Keuangan.

LPSE Kementerian Keuangan memiliki lima layanan pengadaan yaitu registasi, verifikasi, helpdesk, call center, dan pelatihan terhadap penyedia atau satuan kerja. Demi mewujudkan pelayanan pengadaan yang prima LPSE Kementerian Keuangan selalu memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik. Agar dapat tetap menjaga konsistensi pelayanan yang maksimal LPSE Kementerian Keuangan menerapkan SOP sebagai standar utama dalam melaksanakan pelayanan dan menjadikan indeks kepuasan pelayanan sebagai target utama capaian kinerja. Selain standarisasi pelayanan LPSE Kementerian Keuangan juga sudah memenuhi 17 standarisasi LPSE untuk lebih memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pengguna layanan yang salah satunya merupakan standar keamanaan perangkat, keamanan operasional layanan, keamanaan server dan jaringan, dan sebagainya.

Kemenkeu Mendukung Program Global Digital Marketplace

web

web

7/10/2019 10:36:01 AM

Jakarta – 09/07/2019 Kemenkeu – Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Gedung Djuanda I lantai 4, Sekretaris Jenderal, Hadiyanto menerima kunjungan UK Government Digital Services (GDS) dalam rangka mempresentasikan Global Digital Marketplace Programme (GDMP) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, value for money Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hadiyanto sangat mendukung program pengembangan sistem pengadaan yang dilakukan secara digital sehingga Kemenkeu menjadi Procurement Centre Of Excellent dan role model untuk kementerian lain demi mendorong transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pertemuan ini dilanjutkan di ruang rapat Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, bersama dengan Kepala Biro, Edy Gunawan, untuk membahas tahapan selanjutnya mengenai pelaksanaan project GDMP.