Tahun 2017, BKN Gunakan SIMPeL Kemenkeu

simpel-bkn

simpel-bkn

Jakarta 25/11/2016 Kemenkeu –  Untuk memudahkan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pengadaan langsung serta proses transparansi dan akuntabilitas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2017 berkomitmen untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) yang dikembangkan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan.

Komitmen BKN tersebut diwujudkan dengan langkah pertama menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPel) kepada sekitar 60 orang pengelola kegiatan di satuan kerja BKN yang diselenggarakan di Station CAT BKN, Rabu (23/11).

Kepala Biro Umum BKN Heru Purwaka dalam sambutannya mengungkapkan, BKN akan menggunakan aplikasi SIMPeL mulai Januari 2017. Oleh karenanya, ia berharap para peserta dapat memahami dan mengimplementasikan aplikasi SIMPeL secara serius. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa penggunaan sistem ini merupakan wujud komitmen BKN untuk transparansi dan menjalankan akuntabilitas instansi pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan pengadaan langsung di BKN selama ini masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penggunaan SIMPeL benar-benar memerlukan dukungan perubahan mindset dari seluruh pihak.

Usai memberikan sambutan, Kepala Biro Umum BKN juga menyerahkan Surat Keputusan kepada tiga kelompok kerja (Pokja) pejabat pengadaan di lingkungan BKN Pusat Jakarta, yang terdiri dari Pokja Pengadaan Konstruksi, Pokja Pengadaan Non-Konstruksi dan Pokja Pengadaan Teknologi Informasi yang masing-masing diberikan kepada ketua Pokja.

Sementara itu, Project Manager Pengembangan SIMPeL Pusat LPSE Kementerian Keuangan Rachman Sukri menyampaikan bahwa BKN merupakan instansi pertama yang memiliki tekad dan komitmen untuk menggunakan SIMPeL. Sebelumnya, aplikasi ini hanya diwajibkan digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan dan dengan akan dimanfaatkannya oleh BKN sebagai instansi eksternal, kementerian/lembaga lainnya diharapkan dapat mengikuti.

Ia juga mengapresiasi inisiatif BKN dalam pemanfaatan SIMPeL. Pemanfaatan SIMPeL diharapkan dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengadaan langsung, mempermudah proses audit, mendukung sentralisasi data serta pemanfaatan data yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Selain itu, dengan adanya database penyedia jasa dan layanan, para pengelola kegiatan di satuan kerja memiliki alternatif untuk memilih penyedia barang/jasa. “Saat ini data penyedia dari Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia telah ada 2.000 penyedia, dan data ini terus berkembang. Selain itu, instansi atau satker yang ada memungkinkan untuk memasukkan penyedia yang menyampaikan company  profile, produk dan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.(BKN)

Leave a Reply

Your email address will not be published.