Tingkatkan Pemahaman Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

web-legal

web-legal

22/5/2018 10:19:38 AM

Sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama antara Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait penanganan permasalahan hukum dalam bagian program modernisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan untuk dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa yang prudent dan akuntabel pada tanggal 26 Pebruari 2018 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bersama Pusat LPSE serta Jamintel dan Jamdatun mengadakan kegiatan Sosialisasi Penagangan Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pengelola Pengadaan di Lingkungan Kementrian Keuangan.

Kegiatan sosialisasi yang pertama dan akan menjadi acuan kegiatan sosialisasi selanjutnya diadakan di kota Palembang pada tanggal 16 Mei 2018 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang. Para peserta kegiatan tersebut terdiri  dari para pengelola pengadaan barang/jasa satuan kerja (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan), Pokja Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri di Ibukota Provinsi, serta Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D). Adapun Jumlah peserta yang hadir kegiatan sosialisasi tersebut sekitar 100 (seratus) orang.

Acara sosialisasi  dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus mejabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ali Mukartono, S.H., M.M. Acara sosialisasi ini berbentuk diskusi panel dengan menghadirkan dua narasumber, yang pertama adalah Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Syarifudin, yang kedua adalah Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Selaku Ketua Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P), Ranu Mihardja dan sebagai moderator adalah Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan, N.E. Fatimah.

Melalui pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi pengelola pengadaan barang/jasa di wilayah Sumatera Selatan dan di kota – kota beikutnya serta memberikan pemahaman kepada pengelola pengadaan barang/jasa tentang aspek hukum yang perlu diketahui jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.