Workshop Implementasi Permen PUPR Nomor 22/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

web workshop

web workshop

2/7/2019 9:02:21 AM
Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Selenggarakan Workshop Terkait Implementasi Permen PUPR Nomor 22/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Dalam rangka knowledge sharing permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan gedung negara sekaligus solusinya, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan mengundang para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan  dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Keuangan untuk menghadiri acara workshop terkait Implementasi Permen PUPR Nomor 22/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara beserta ketentuan terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Januari 2019 di Aula Inspektorat Jenderal– Kementerian Keuangan, Jakarta.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala ULP Sekretariat Jenderal, Saifurrahman, mewakili Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan. Untuk mengupas tuntas implementasi peraturan tersebut, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan bekerja sama dengan dua narasumber ahli dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembahasan secara spesifik terkait pembangunan gedung negara dilakukan oleh Kusrianti, Kasi Bangunan Gedung Negara. Dilengkapi dengan paparan mengenai Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara oleh Budi Prastowo, Kasubdit Pengelolaan Rumah Negara.

Di akhir kegiatan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan,  menutup dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dan peserta atas antusiasme tinggi pada diskusi yang telah dilaksanakan. ”Kami membuka layanan konsultasi dan asistensi paket pengadaan secara intensif hingga paket selesai dilaksanakan. Ke depannya, kami berencana akan menyusun buku manual bagi PPK untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN dan pengadaan, terutama standardisasi di bidang konstruksi gedung dan rumah negara.”, pungkas beliau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.